| Abstract | AbstractLaw Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates criminal sanctions and sanctions for actions against children. The Purbalingga District Court is one of the courts that applies sanctions in deciding cases of children in conflict with the law. In 2020 there was a court decision number 8/Pid.SusAnak/2020/PN.Pbg in the form of sanctions for the obligation to attend education at the Al Mujahadah Pagerandong Orphanage, Mrebet District, Purbalingga Regency for one year. The study's goal was to examine the effectiveness of imposing sanctions on perpetrators. criminal acts in the Purbalingga District Court's jurisdiction and impediments to enforcing sanctions against perpetrators of criminal acts in the Purbalingga District Court's jurisdiction. This research uses a sociological juridical approach with descriptive research specifications at the Purbalingga District Court and Purwokerto Bapas. The data sources in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature study which is presented in the form of descriptions and analyzed qualitatively. According to research findings, the effectiveness of imposing sanctions on criminal perpetrators in the juvenile criminal justice system under the jurisdiction of the Purbalingga district court has been effective because there has been no repetition of criminal acts. Legal substance, specifically the absence of relevant implementing regulations in the form of Government Regulations regarding actions that can be imposed on children, and legal structures, specifically a lack of coordination and human resources in terms of the number of community counselors, are impediments.Keywords: Effectivitness, Children, Action Sanctions, Juvenile Criminal Justice System.ÃÂ AbstrakUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap anak. Pengadilan Negeri Purbalingga termasuk salah satu pengadilan yang menerapkan sanksi tindakan dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pada tahun 2020 terdapat putusan pengadilan nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN.Pbg berupa sanksi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan di Panti Asuhan Al Mujahadah Pagerandong, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga selama satu tahun.Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dan faktor penghambat dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif di Pengadilan Negeri Purbalingga dan Bapas Purwokerto. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan dataÃÂ primer dilakukanÃÂ dengan wawancara, data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum pengadilan negeri Purbalingga sudah efektif karena belum ada pengulangan tindak pidana. Faktor penghambat meliputi substansi hukum yaitu belum ada peraturan pelaksanaan terkait berupa Peraturan Pemerintah tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada anak dan struktur hukum yaitu kurangnya koordinasi serta kurangnya sumber daya manusia terkait jumlah pembimbing kemasyarakatan.Kata Kunci: Efektivitas, Anak, Sanksi Tindakan, Sistem Peradilan Pidana Anak. |
|---|