| Abstract | Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan perkembangan teknologi informasi menimbulkan tantangan dan peluang bagi masyarakat dan pemerintah. IKD dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, tetapi juga menimbulkan risiko terkait privasi individu dan keamanan data. Untuk mengatasi kesenjangan akses digital dan memanfaatkan IKD secara efektif, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Regulasi yang memadai, pendidikan dan literasi digital, kesadaran masyarakat, praktik bisnis yang bertanggung jawab, kerja sama lintas sektor, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dapat melindungi privasi individu dan keamanan data, sambil memastikan akses yang merata dan inklusif dalam era digital yang semakin kompleks ini. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sambil memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan individu dihormati dan dilindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang. |
|---|