Garuda Documents : Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi: Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime

TitleProyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi: Projection of Asset Forfeiture Draft Law in Response to Asset Recovery for Victims of Investment Crime
Author Order1 of 3
Accreditation
AbstractMaraknya kasus penipuan investasi di Indonesia menimbulkan pertanyaan substantif tentang apakah mereka yang menjadi korban berhak mendapatkan asset recovery. Tulisan ini hendak mengungkap bagaimana keterjangkauan regulasi Indonesia memfasilitasi hal asset recovery dan bagaimana proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset melihat asset recovery bagi korban penipuan investasi. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan memfokuskan pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, berbagai putusan pengadilan yang telah menguji asset recovery sebagai hak korban kejahatan investasi, dan telaah literatur dalam topik yang sama. Artikel ini mengungkap bahwa  regulasi tidak menjangkau asset recovery, dan keterbatasan ini juga dialami Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai regulasi yang diproyeksikan berlaku di masa depan. Rancangan ini membatasi pada upaya negara untuk memiskinkan koruptor melalui kemudahan perampasan aset, tanpa mempertimbangkan bahwa pencucian uang tidak selalu berasal dari korupsi, tapi juga penipuan investasi.
Publisher NamePusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung
Publish Date2024-08-16
Publish Year2024
Doi
Citation
SourceThe Prosecutor Law Review
Source IssueVol 2 No 2 (2024): The Prosecutor Law Review
Source Page
Urlhttps://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/44/30
AuthorDWIKI OKTOBRIAN, S.H., M.H, M.H
File4271409.pdf