| Abstract | Cases of criminal acts of corruption that are rife in the provincial and regency/city governments show that the administration of government with the principles of good governance has not fully worked out well. Not only was there a spread of authority and power from the central government to local governments, there was also a spread of corruption cases that were initially concentrated in the central government and then spread to local governments. Perpetrators of corruption or commonly referred to as corruptors are not only committed by certain groups of people, but also people in various circles who have been proven to have committed criminal acts of corruption. This study was conducted with the aim of describing the characteristics of perpetrators of corruption in the provincial and district/city governments. The research was conducted using quantitative methods with descriptive aproach. The results show that corruptors in the provincial and district governments are dominated by men and people who hold positions as DPRD members, civil servants, regional heads and deputy regional heads, judges, regional secretaries, DPRD chairman and deputy DPRD chairman. Therefore, efforts are needed to prevent and eradicate corruption in local governments, including by improving the bureaucratic system to be more effective and efficient, implementing professional ethics as well as possible, providing strict legal and social sanctions, and revising the applicable laws and regulations in the context of closing the loophole in the rubber article which is often used by corrupt actors to escape punishment.Keywords: characteristics of corruptors, provincial government, district/city governmentABSTRAKKasus tindak pidana korupsi yang marak terjadi di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip good governance belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tidak hanya terjadi penyebaran wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, juga terjadi penyebaran kasus korupsi yang awalnya terpusat di pemerintah pusat kemudian menyebar hingga ke pemerintah daerah. Pelaku korupsi atau biasa disebut dengan koruptor tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kalangan tertentu, tetapi juga orang-orang di berbagai kalangan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pelaku korupsi pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ÃÂ pelaku korupsi pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dan orang-orang yang menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Hakim, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD serta Wakil Ketua DPRD. Fenomena korupsi dapat dikaji melalui teori struktural fungsional karena terjadinya korupsi disebabkan oleh adanya ketidaktaatan antara pemegang kekuasaan dengan norma-norma yang mengatur pelaksanaan kekuasaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yaitu: memperbaiki sistem birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien, mengimplementasikan etika profesi dengan sebaik-baiknya, memberikan sanksi hukum dan sosial yang tegas, serta merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menutup celah pasal karet yang seringkali digunakan oleh pelaku korupsi untuk membebaskan diri dari hukuman.ÃÂ Kata kunci: karakteristik koruptor, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota |
|---|