Abstract | Abstrak Kecamatan Kesugihan menempati posisi ketiga Kecamatan dengan jumlah pekerja migran tertinggi di Kabupaten Cilacap dengan jumlah pekerja migran laki-laki sebanyak 157 orang dan pekerja migran perempuan berjumlah 397 orang. Hal ini berimplikasi pada tingginya angka perceraian di Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap terutama cerai gugat. Kecamatan Kesugihan menempati posisi pertama Kecamatan dengan jumlah cerai gugat terbanyak pada tahun 2018 di Kabupaten Cilacap dengan jumlah 311 kasus. Dari beberapa hal diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui keadaan sosial ekonomi pekerja migran perempuan single parent setelah cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pra dan paska cerai gugat yang dialami oleh pekerja migran perempuan single parent beragam mulai dari bekerja dengan kondisi ekonomi baik,sedang, hingga tidak bekerja dengan kondisi ekonomi yang baik. Kondisi pra dan paska migrasi dan cerai gugat mengungkapkan perubahan keadaan ekonomi yang akhirnya turut menentukan keadaan sosial berupa posisi tawar dan akses pengambilan keputusan dalam pertukaran sosial dengan suami, lebih rendah, lebih tinggi, atau setara. Hal ini sejalan dengan premis Blau yang menyatakan bahwa pada pertukaran sosial kekuasaan lahir dari situasi ketika individu tergantung pada sesuatu yang diberikan oleh individu lain, dan nilai tersebut menjadi lebih tinggi dari nilai pertukaran yang dia tawarkan. Pertukaran sumber daya ini terjadi antara pekerja migran perempuan single parent dengan anggota keluarga dan mantan suami. Sumber daya yang dipertukarkan dalam hal ini adalah sumber daya ekstrinsik (uang) dengan sumber daya alternatif (rasa kasih sayang). Kata Kunci: Keadaan sosial ekonomi, pekerja migran perempuan single parent, cerai gugat Abstract Kesugihan sub-district occupies the third position with the highest number of migrant workers in Cilacap Regency with 157 male migrant workers and 397 female migrant workers. This has implications for the high divorce rate in Kesugihan District, Cilacap Regency, especially divorced cases. Kesugihan District occupies the first position in the District with the highest number of divorces in 2018 in Cilacap Regency with a total of 311 cases. From some of the things above, this research was conducted with the aim of knowing the socio-economic conditions of single parent female migrant workers after a divorce. The results showed that the pre- and post-divorce conditions experienced by single parent female migrant workers varied from working with good, moderate economic conditions, to not working with good economic conditions. Pre- and post-migration conditions and divorce cases reveal changes in economic conditions which ultimately determine social conditions in the form of bargaining position and access to decision-making in social exchanges with their husbands, lower, higher, or equal. This is in line with Blau's premise which states that in social exchange power is born from a situation when an individual depends on something given by another individual, and the value becomes higher than the exchange value he offers. This exchange of resources occurs between female migrant workers. single parent with family members and ex-husband. The resources exchanged in this case are extrinsic resources (money) with alternative resources (affection). Keywords: Socio-economic conditions, single parent female migrant workers, divorce |