| KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TERPUTUS HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID 19 |
| FORMULA DAN IMPLIKASI UPAH MINIMUM SEBAGAI JARING PENGAMAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA |
| MODEL PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI KABUPATEN BANYUMAS (ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015-2020) |
| Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perburuhan |
| PEMAKNAAN DAN PELESTARIAN NILA-NILAI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN DAN INTERAKSI SOSIAL PADA GENERASI MUDA |
| FORMULA DAN IMPLIKASI UPAH MINIMUM SEBAGAI JARING PENGAMAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA |
| PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK AGRARIA STATUS TANAH KAWASAN URUT SEWU DI KABUPATEN KEBUMEN |
| KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TERPUTUS HUBUNGAN KERJA DI MASA PANDEMI COVID 19 DOWNLOAD |
| KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 11 TENTANG CIPTA KERJA DOWNLOAD |
| PENGUATAN POLA PROMOSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS SISTEM MERIT (STUDI DI JAWA TENGAH) |